Penelitian ini mengkaji kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia terhadap objek yang dikuasai negara akibat perampasan berdasarkan putusan pidana. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada benturan antara hak kebendaan kreditur fidusia yang lahir dari akta dan pendaftaran fidusia dengan kewenangan negara untuk merampas benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perampasan negara menghapus hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia serta merumuskan konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia atas objek jaminan yang dirampas oleh negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan negara tidak secara otomatis menghapus hak kebendaan kreditur fidusia karena hak tersebut memiliki sifat droit de suite dan droit de preference. Perampasan hanya membatasi pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan, bukan menghapus keberadaan hak kreditur. Konstruksi hukum yang tepat adalah menempatkan kreditur fidusia sebagai pihak ketiga beritikad baik yang tetap memiliki prioritas pelunasan atas nilai ekonomis objek jaminan sebelum negara mengambil manfaat dari barang rampasan.