Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi legislasi tersebut belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tapin. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin secara normatif telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Peraturan Daerah. Namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Dominasi usulan Rancangan Peraturan Daerah dari pihak eksekutif, terhambatnya Ranperda prakarsa DPRD pada tahap harmonisasi, serta belum optimalnya pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah menyebabkan fungsi legislasi DPRD belum berjalan secara efektif. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, minimnya pengalaman legislatif, kurangnya dukungan tenaga ahli, serta lemahnya komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, optimalisasi peran Bapemperda, peningkatan dukungan tenaga ahli, dan penguatan partisipasi masyarakat agar fungsi legislasi DPRD dapat berjalan lebih efektif dalam menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.