DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH POLISI MILITER ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI DENPOMAL LANAL BANJARMASIN)
PENGARANG:DENOK KUSUMA WARDANI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2026-07-23


Abstract: : The implementation of investigations conducted by the Naval Military Police into cases of premeditated murder committed by Indonesian Navy (TNI AL) personnel within the jurisdiction of the Banjarmasin Naval Military Police Detachment (Denpomal Lanal Banjarmasin) has attracted considerable public attention, particularly regarding the case conference and crime scene reconstruction procedures. This study aims to analyze the implementation of the investigation based on the Military Criminal Procedure Law as regulated under Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, as well as to examine the obstacles encountered by investigators during the investigation process. This research employed a socio-legal (juridical-sociological) approach with a descriptive research design. The data were obtained through interviews with investigators of the Banjarmasin Naval Military Police as key informants and supported by library research involving statutory regulations, legal literature, official documents, and other relevant legal materials. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method by correlating empirical findings with the applicable legal provisions. The findings indicate that the investigation was conducted in accordance with the stages of the Military Criminal Procedure Law as stipulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, commencing from the receipt of the initial report through the submission of the case file to the Military Prosecutor (Oditur Militer). Differences in perception among investigators, the victim's family, and media reports concerning the case conference and crime scene reconstruction stemmed from differing understandings of the investigators' considerations in maintaining the effectiveness of the investigation, the confidentiality of investigative strategies, evidentiary interests, the findings of the visum et repertum, and ethical considerations. The study also reveals the absence of specific regulations governing the mechanism for conducting case conferences, indicating the need for clearer regulatory provisions to ensure legal certainty and minimize differences in perception during the investigation process. Furthermore, technical (operational), infrastructure, and sociological obstacles were identified; however, these challenges were successfully addressed through investigators' professionalism, effective inter-agency coordination, and the optimal utilization of available resources.

 

Keywords: Case Conference; Crime Scene Reconstruction; Investigation; Military Police;
                  Premeditated Murder

 

 

 

Abstrak: Pelaksanaan penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Laut terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh prajurit TNI AL di wilayah hukum Denpomal Lanal Banjarmasin menjadi perhatian publik, khususnya terkait pelaksanaan gelar perkara dan rekonstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis) dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik POMAL Lanal Banjarmasin sebagai narasumber dan didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer. Perbedaan persepsi antara penyidik, keluarga korban, dan pemberitaan media mengenai pelaksanaan gelar perkara dan rekonstruksi disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap pertimbangan penyidik dalam menjaga efektivitas penyidikan, kerahasiaan strategi, kepentingan pembuktian, hasil visum et repertum, dan aspek etika. Penelitian ini juga menemukan belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme pelaksanaan gelar perkara sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan gelar perkara guna memberikan kepastian hukum serta meminimalkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan penyidikan. Selain itu, ada pula kendala teknis (operasional), sarana dan prasarana, serta sosiologis yang dapat diatasi penyidik melalui profesionalitas, koordinasi, dan optimalisasi sumber daya.

 

Kata Kunci: Gelar Perkara; Pembunuhan Berencana; Penyidikan; Polisi Militer; Rekonstruksi

 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI