Kata Kunci: Hukum Adat, KUHP, Harmonisasi

Adanya potensi kekosongan hukum yang muncul akibat perbedaan antara KUHP Nasional yang berlandaskan asas legalitas dengan Hukum Adat Dayak yang tercermin dalam Perjanjian Tumbang Anoi yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan paradigma tersebut menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum serta merumuskan strategi harmonisasi antara hukum nasional dan nilai keadilan lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber hukum primer seperti UUD 1945, KUHP 2023, UU HAM, Perda Kalimantan Tengah, Perjanjian Tumbang Anoi, dan dilengkapi dengan literatur sekunder serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan risiko pemidanaan ganda. Selain itu, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan lembaga adat dan kekuatan eksekutorial putusan adat memperkuat terjadinya kekosongan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara KUHP Nasional dan Hukum Adat Dayak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi identitas budaya serta hak masyarakat adat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji praktik empiris penyelesaian sengketa adat Dayak guna menghasilkan model integrasi yang lebih aplikatif.