Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima atau menolak permohonan pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta menganalisis eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh Notaris dalam proses pemeriksaan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris melalui kewenangannya untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanggilan Notaris dan pengambilan dokumen protokol Notaris oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, Majelis Kehormatan Notaris mempertimbangkan urgensi pemeriksaan, keterkaitan akta dengan perkara yang diperiksa, serta kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan. Selain itu, hak ingkar Notaris tetap eksis dan diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi dari kewajiban merahasiakan isi akta dan rahasia jabatan. Namun demikian, penggunaan hak ingkar tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan penegakan hukum yang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hak ingkar harus diterapkan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan jabatan Notaris dan kepentingan proses peradilan.