Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pelaksanaan waarmerking terhadap surat di bawah tangan serta menganalisis implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam waarmerking hanya sebatas melakukan pendaftaran atau pembukuan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus serta memberikan kepastian tanggal terhadap dokumen tersebut. Dalam pelaksanaan waarmerking, Notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan dokumen dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai maupun menjamin keaslian tanda tangan para pihak. Oleh karena itu, apabila ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-waarmerking, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan maupun keterlibatan dalam tindakan pemalsuan tersebut. Perlindungan hukum bagi Notaris diberikan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai fungsi waarmerking serta penguatan perlindungan hukum bagi Notaris guna menghindari kesalahpahaman mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan.