Maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin batu bara di Kabupaten Kotabaru menghadirkan tantangan bagi tatanan hukum administrasi. Penelitian empiris berpesifikasi deskriptif-analitif ini bertujuan mengkaji efektivitas pelaksanaan prosedur perizinan serta mengurai hambatan struktural birokrasi di daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa instrumen perizinan mengalami disfungsi akibat sentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini memicu kekosongan pengawasan (administrative vacuum) dan hilangnya instrumen paksaan (bestuurdwang) di tingkat daerah, sehingga melahirkan fenomena pembiaran administratif (omission) atas perusakan tata ruang. Di sisi lain, rumitnya birokrasi pusat terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menciptakan biaya kepatuhan (cost of compliance) yang eksklusif, menjadi disinsentif bagi masyarakat lokal untuk taat hukum. Disimpulkan perlunya penyempurnaan regulasi guna mengembalikan desentralisasi fungsi pengawasan ke daerah dan penyederhanaan akses perizinan, agar penindakan Pertambangan Tanpa Izin tidak terjebak dalam kelumpuhan instrumen hukum.

Kata Kunci: Administrative Vacuum; Biaya Kepatuhan; Hukum Administrasi; Omission; Pertambangan Tanpa Izin (PETI)