Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum kenotariatan yang bertujuan menjaga independensi, netralitas, dan integritas notaris sebagai pejabat umum. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam praktik masih ditemukan notaris yang tetap menjalankan profesi advokat, termasuk selama masa cuti jabatan notaris, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris, konsekuensi hukum, serta penerapan larangan rangkap jabatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap notaris yang tetap menjalankan profesi advokat selama masa cuti jabatannya serta menilai penerapan ketentuan hukum larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa cuti jabatan tidak menghapus status hukum notaris sebagai pejabat umum, sehingga seluruh kewajiban dan larangan jabatan, termasuk larangan rangkap jabatan sebagai advokat, tetap berlaku. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan etik, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata dan implikasi pidana dalam kondisi tertentu. Selain itu, penerapan larangan rangkap jabatan dalam praktik belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya pengawasan, adanya kekosongan norma terkait masa cuti jabatan, serta budaya hukum yang masih permisif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan yang lebih tegas, dan konsistensi penegakan sanksi guna menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat profesi notaris.