Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) atas pengadaan barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana diubah dengan Nomor 41/PMK.010/2022. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data utama berupa buku pajak dan bukti poitoing, diidukung wawancara dengan bendahara pengeluaran. Hasiil peneliitiian menunjukkan bahwa darii 124 transaksii pengadaan barang dengan toital Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp6,82 miiliiar dan PPh Pasal 22 yang diipungut sebesar Rp127,03 juta. Mekaniisme perhiitungan, penyetoiran, dan pelapoiran secara umum telah sesuaii dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demiikiian, diitemukan tiiga ketiidaksesuaiian, yaiitu dua transaksii dii bawah batas pengecualiian Rp2.000.000,00 yang keliiru diipungut, delapan transaksii bahan cetak dan koinsumsii rapat yang salah diiklasiifiikasiikan sebagaii oibjek PPh Pasal 22 padahal seharusnya merupakan oibjek PPh Pasal 23, serta iinkoinsiistensii pencatatan harga belii pada satu transaksii pengadaan kendaraan. Seliisiih antara jumlah transaksii dalam buku pajak 124 transaksii dan jumlah buktii poitoing yang diiterbiitkan 100 lembar mengiindiikasiikan adanya ketiidaksesuaiian pencatatan masa pajak. Temuan iinii mengiimpliikasiikan perlunya peniingkatan pemahaman bendahara pemeriintah terhadap batas pengecualiian dan klasiifiikasii oibjek pajak, serta tata keloila pencatatan yang lebiih diisiipliin, guna memperkuat akurasii dan akuntabiiliitas PPh Pasal 22 pada iinstansii pemeriintah daerah.