Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018 terkait uji materiil terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa “terpidana korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerahdan juga untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018 sudah memenuhi rasa keadilan dalam konteks Demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Putusan Mahkamah Agung, identifikasi masalah dan menganalisis secara kualitatif.Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, mengenaiimplikasiyang timbul atasPutusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Terhadap Pasal 60 Ayat (1) Huruf j Sepanjang Frasa “Terpidana Korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Daerah adalah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini mengakibatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, yang mana Mahkamah agungdalam Putusannya memberi rasa keadilan karena mempertimbangkan dari segi sistem hierarki peraturan perundang-undangan yangada di Indonesia. Kedua,Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/P/HUM/2018 sudah memenuhi rasa keadilan dalam konteks Demokrasi, dari hasil analisis penulis PutusanMahkamah Agung sudah memberi rasa keadilankepada Pemohon yang mana haknya tetap di peroleh untuk dipilih dan memilih, yang mana sesuaidalam konteks Demokrasi Pemohon akan ditentukan oleh Warga Negaranya sendiri melalui pemilihan umum sebagaiupaya pelaksanaan dari sistem Demokrasi.Kata Kunci :Implikasi Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Terpidana Korupsi.i