Analisis Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Badan Dan Penyitaan Terhadap Barang Milik Wajib Pajak Pada KPP Pratama Muara Teweh (Oleh: Meysia Hadelina; Pembimbing: Lili Safrida, SE,M.Si,AK, CA; 2026; (71 halaman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penagihan dan penyitaan atas barang milik Wajib Pajak serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaanya serta kesesuaian dengan UU dan PMK. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan mendalam kualitatif di KPP Muara Teweh melalui wawancara bersama Kepala seksi P3. Dengan menggunakan data primer merupakan data utama dengan teknik wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dengan dengan Teknik dokumentasi pada seksi P3 seperti dokumen surat teguran, paksa, SPMP, serta objek yang disita. 

Hasil pembahasan menunjukan bahwa dimulai nya penagihan dari surat Teguran, paksa, penyitaan, hingga Lelang dengan surat perintah penyitaan (SPMP) termuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 . dan PMK Nomor 61 Tahun 2023. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan pelacakan aset (asset tracing), keberadaan beneficial owner yang tidak tercantum dalam kepengurusan, serta wajib pajak yang tidak kooperatif atau berpindah alamat tanpa melapor. Upaya yang dilakukan meliputi profiling wajib pajak, kerja sama antarinstansi, pemanfaatan fungsi intelijen, dan optimalisasi publikasi lelang.