DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PENGARANG:MUHAMMAD NAUFAN FIRDAUS
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2026-08-06


                                                  ABSTRAK

Muhammad Naufan Firdaus. 2110413310044. 2025. Peran E-government Dalam

Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Publik Oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dibimbing oleh Farah Qubayla.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran e-government dalam meningkatkan

aksesibilitas informasi publik oleh Pemerintah Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi

faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara,

observasi terhadap portal banjarbarukota.go.id dan layanan digital yang terhubung,

serta dokumentasi kebijakan dan arsip digital. Teori Peran Bruce J. Biddle digunakan

sebagai kerangka konseptual untuk memahami ekspektasi peran, pelaksanaan perilaku

peran, dan kinerja peran Pemerintah Kota Banjarbaru. Kerangka tersebut

dikontekstualisasikan melalui prinsip good governance dan konsep e-government,

serta diperkuat oleh digital governance, SPBE, pelayanan publik, keterbukaan

informasi publik, dan pelindungan data pribadi.

Melalui sintesis tersebut, kinerja peran pemerintah dianalisis berdasarkan enam aspek,

yaitu tersedianya informasi yang lengkap dan relevan; kemudahan akses informasi

tanpa hambatan waktu dan tempat; terbukanya data tanpa proses birokrasi yang

menghambat; pembaruan informasi yang menjamin validitas data; keterlibatan

masyarakat melalui forum konsultatif atau umpan balik digital; serta perlindungan atas

keamanan dan privasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Banjarbaru telah menjalankan peran informatif dan pelayanan melalui penyediaan

informasi, akses daring, pembaruan konten, kanal pengaduan, dan pengamanan teknis

dasar. Namun, kinerja peran tersebut belum optimal karena relevansi informasi belum

merata, standar pembaruan belum seragam, ruang konsultasi digital masih terbatas,

sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok, dan tata kelola privasi perlu

diperkuat.

Kata Kunci: Teori Peran, E-government, Good Governance, SPBE, Aksesibilitas

Informasi Publik.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI