DIGITAL LIBRARY
| JUDUL | : | PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU | |
| PENGARANG | : | MUHAMMAD NAUFAN FIRDAUS | |
| PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
| TANGGAL | : | 2026-08-06 |
ABSTRAK
Muhammad Naufan Firdaus. 2110413310044. 2025. Peran E-government Dalam
Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Publik Oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dibimbing oleh Farah Qubayla.
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran e-government dalam meningkatkan
aksesibilitas informasi publik oleh Pemerintah Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi
faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara,
observasi terhadap portal banjarbarukota.go.id dan layanan digital yang terhubung,
serta dokumentasi kebijakan dan arsip digital. Teori Peran Bruce J. Biddle digunakan
sebagai kerangka konseptual untuk memahami ekspektasi peran, pelaksanaan perilaku
peran, dan kinerja peran Pemerintah Kota Banjarbaru. Kerangka tersebut
dikontekstualisasikan melalui prinsip good governance dan konsep e-government,
serta diperkuat oleh digital governance, SPBE, pelayanan publik, keterbukaan
informasi publik, dan pelindungan data pribadi.
Melalui sintesis tersebut, kinerja peran pemerintah dianalisis berdasarkan enam aspek,
yaitu tersedianya informasi yang lengkap dan relevan; kemudahan akses informasi
tanpa hambatan waktu dan tempat; terbukanya data tanpa proses birokrasi yang
menghambat; pembaruan informasi yang menjamin validitas data; keterlibatan
masyarakat melalui forum konsultatif atau umpan balik digital; serta perlindungan atas
keamanan dan privasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota
Banjarbaru telah menjalankan peran informatif dan pelayanan melalui penyediaan
informasi, akses daring, pembaruan konten, kanal pengaduan, dan pengamanan teknis
dasar. Namun, kinerja peran tersebut belum optimal karena relevansi informasi belum
merata, standar pembaruan belum seragam, ruang konsultasi digital masih terbatas,
sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok, dan tata kelola privasi perlu
diperkuat.
Kata Kunci: Teori Peran, E-government, Good Governance, SPBE, Aksesibilitas
Informasi Publik.
| NO | DOWNLOAD LINK |
| 1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI