Penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi yuridis dari transformasi dokumen sertipikat tanah dari format fisik ke sertipikat tanah elektronik dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia. Fokus utama permasalahan berada pada pengaruh pergeseran bentuk dokumen tersebut terhadap kekuatan pembuktian hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak, di tengah evolusi regulasi yang mendukung pendaftaran tanah secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi sertipikat tanah elektronik sebagai instrumen pembuktian dari sudut pandang prinsip kepastian hukum serta menyusun model perlindungan hukum bagi pemilik hak dalam proses resolusi sengketa pertanahan. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah secara sistematis berbagai norma hukum yang menjadi landasan pengaturan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa transformasi digital sertipikat tanah secara esensial tidak mengubah fungsi sertipikat sebagai sarana pembuktian yang kuat, tetapi memunculkan persoalan yuridis baru, khususnya pada ranah perlindungan data, keandalan sistem digital, dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen digital. Jaminan kepastian hukum dalam sistem ini sangat ditentukan oleh integritas infrastruktur teknologi serta koherensi regulasi hukum yang mendasarinya. Karenanya, perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat tanah elektronik wajib dilaksanakan melalui dua strategi. Pada tingkat preventif, hal ini dicapai melalui penguatan mekanisme keamanan digital, peningkatan keabsahan dan integritas data, serta pengembangan pemahaman hukum dan teknologi di kalangan masyarakat. Pada tingkat represif, hal ini diwujudkan melalui peran institusi peradilan dalam menerima sertipikat elektronik sebagai bukti yang sah serta menegakkan resolusi sengketa secara adil. Oleh sebab itu, kebijakan digitalisasi pertanahan perlu didampingi oleh sinkronisasi regulasi dan penguatan kerangka hukum guna menjamin perlindungan hak kepemilikan serta kepastian hukum secara komprehensif.