Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundang-undangan dan mengetahui implikasi pengaturan rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perundang-undangan terhadap pengaturan mekanisme rekrutmen dalam peraturan internal partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan tentang rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perundang-undangan yaitu Pasal 241 Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Partai Politik hanya menyebutkan bahwa rekrutmen dilakukan secara demokratis tanpa indikator mekanisme yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan partai politik. Undang-Undang justru secara eksplisit menyerahkan pengaturan rekrutmen secara demokratis yang lebih detail ke dalam masing-masing AD/ART partai politik tanpa menjelaskan ketentuan rekrutmen secara demokratis yang wajib dilaksanakan partai politik, sehingga membuka peluang interpretasi yang luas yang melahirkan kekaburan norma (vagueness of norm) dan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, implikasi dari pengaturan yang memberikan ruang terlalu bebas kepada partai politik untuk mengatur mekanisme dalam AD/ART tanpa disertai ketentuan mengenai parameter rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang demokratis dalam partai politik menyebabkan lemahnya sistem rekrutmen. Hal ini menimbulkan celah bagi tumbuhnya politik oligarki pada internal partai politik dan pemusatan kekuasaan oleh elit partai, sehingga dapat membuka peluang rekrutmen yang lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan elit partai dan modal finansial ketimbang kapabilitas dan integritas calon anggota DPR dan DPRD.