ABSTRAK

M. PAJARUDDIN. 2320419310034. Kebijakan Pengelolaan Permukiman Rumah Lanting Berbasis Geospasial dan Kearifan Lokal di Kampung Awang Landas, Desa Sungai Buluh.

Pembimbing:Drs.Nurul Azkar,M.Si.,Ph.D.

Pengelolaan permukiman rumah lanting merupakan isu strategis dalam pembangunanpermukimandiwilayah sungaidan lahanbasahkarenamenyangkut keselamatan hunian, keberlanjutan penghidupan, dan pelestarian identitas budaya masyarakatsungai.DiKampungAwangLandas,DesaSungaiBuluh,rumahlanting masih bertahan sebagai bentuk hunian adaptif, tetapi menghadapi berbagai persoalan seperti keterbatasan layanan dasar, kerentanan fisik bangunan, serta belum adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur permukiman terapung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan permukiman rumah lanting serta merumuskan model kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan berbasis geospasial dan kearifan lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential exploratory, yaitu tahap kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam, kemudian dilanjutkan dengan tahap kuantitatifuntukmengukur,memvalidasi,danmemperkuattemuankualitatif.Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui survei, analisis geospasial, pemetaan drone, citra satelit, dan penilaian pakar menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisis dilakukan secara tematik untuk data kualitatif, secara deskriptif dan spasial untuk data kuantitatif, kemudian diintegrasikan melalui triangulasi, joint display, dan meta-inferensi guna menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah lanting di Kampung Awang Landas merupakan hunian adaptif berbasis kearifan lokal yang efektif merespons fluktuasi muka air dan mendukung kehidupan ekonomi masyarakat sungai, tetapi keberlanjutannya menghadapi kerentanan berlapis berupa keterbatasan air bersih, sanitasi, listrik, persampahan, aksesibilitas, kelemahan sistem tambat dan pelampung, serta keterbatasan ekonomi rumah tangga untuk melakukan pemeliharaan. Dari sisi kebijakan, rumah lanting belum memperoleh pengakuan dan dukungan yang kuat dalam dokumen perencanaan maupun program permukiman, sehingga penanganannya masih bersifat parsial dan belum berbasis modelkhususuntukpermukimanair.Penelitianinimerekomendasikanpengakuan formal rumah lanting sebagai bagian dari sistem permukiman daerah, peningkatan kualitas hunian secara in-situ, pengembangan layanan dasar yang sesuai dengan karakter permukiman air, pemanfaatan data geospasial dalam perencanaan, serta pelibatan masyarakat dan kearifan lokal dalam setiap tahapan pengelolaan.

KataKunci:KebijakanPublik,PengelolaanPermukiman,RumahLanting,Mixed Methods, Geospasial, Kearifan Lokal.