Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko tata kelola dan kapasitas korektif terhadap durasi penyelesaian audit pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020–2024. Durasi penyelesaian audit diproksikan dengan audit report lag (ARL), yaitu jumlah hari sejak berakhirnya tahun anggaran hingga tanggal ditetapkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Risiko tata kelola diukur melalui jumlah total temuan audit BPK yang mencakup temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kapasitas korektif diukur melalui persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK pada periode sebelumnya (t−1).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Populasi sekaligus sampel penelitian mencakup seluruh 14 pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total 70 observasi. Hasil estimasi Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa risiko tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap durasi penyelesaian audit dengan probabilitas 0,0009, sehingga hipotesis pertama diterima. Kapasitas korektif tidak berpengaruh signifikan terhadap durasi penyelesaian audit dengan probabilitas 0,9125, sehingga hipotesis kedua ditolak. Temuan tersebut memberikan dukungan parsial terhadap prediksi teori keagenan pada hubungan risiko tata kelola dengan durasi audit, tetapi belum memberikan dukungan empiris terhadap peran langsung kapasitas korektif.

Kata Kunci: audit report lag, durasi penyelesaian audit, risiko tata kelola, kapasitas korektif, pemerintah daerah.