Penelitian ini secara komprehensif bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 dalam kerangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan struktural maupun substansial yang mengejawantah dalam pelaksanaannya di lapangan. Lebih lanjut, studi ini diarahkan untuk membedah standarisasi kriteria inklusi guna menentukan kualifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum (legal standing), serta melakukan evaluasi terhadap beban rasio perkara tahunan dan implikasi hukum yang dihasilkan bagi para penerima manfaat layanan pada Lembaga Bantuan Hukum di Kota Banjarbaru. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui studi dokumen serta wawancara mendalam bersama Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan LBH POSBAKUMADIN Banjarbaru. Hasil penelitian menyingkap bahwa implementasi regulasi perlindungan hak asasi manusia ini belum berjalan optimal demi pemenuhan keadilan substantif. Hambatan krusial mencakup restriksi finansial berupa pembatasan kaku pagu anggaran penanganan perkara litigasi daerah yang dipatok hanya untuk 11 kasus, rigiditas prosedural administrasi penyerahan SKTM Pasal 15 Perda yang memicu red tape, serta keterbatasan jangkauan sosialisasi kewilayahan Pemkot di aula kecamatan yang bersifat intermiten sehingga melanggengkan legal ignorance. Disimpulkan bahwa sistem bantuan hukum lokal rentan lumpuh menjadi macan kertas jika reformasi penganggaran murni berbasis kebutuhan masyarakat dan pelonggaran birokrasi penyerahan berkas darurat tidak segera diakomodasi melalui kebijakan hukum progresif.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kota Banjarbaru, Bantuan Hukum.