Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut tahun 2020–2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut, meskipun daerah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK RI masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, terutama pada aspek regulasi, pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan, penatausahaan, dan pengawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, analisis deskriptif, dan pencocokan pola (pattern matching) berdasarkan teori desentralisasi fiskal menurut Bahl dan Bird (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK RI berperan dalam memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi daerah melalui pembenahan pendataan objek dan subjek pajak/retribusi, pemungutan, penagihan, pengawasan, serta penatausahaan penerimaan. Perbaikan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan PAD, meskipun peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya signifikan dan masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal. Peningkatan PAD juga belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut secara signifikan karena struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Dengan demikian, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI lebih tepat dipahami sebagai mekanisme perbaikan tata kelola pendapatan daerah, bukan sebagai faktor utama yang menentukan kemandirian fiskal daerah.