Perkembangan digitalisasi dalam praktik kenotariatan menyebabkan notaris tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mengendalikan data pribadi klien. Permasalahan hukum timbul ketika kebocoran data pribadi dilakukan oleh staf notaris yang memperoleh akses berdasarkan hubungan kerja dan penugasan dari notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum notaris atas kebocoran data pribadi klien oleh staf berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta menganalisis penerapan asas vicarious liability dalam hubungan antara notaris dan staf. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kedudukan tersebut mewajibkan notaris tidak hanya menjaga kerahasiaan akta dan keterangan klien, tetapi juga menerapkan pengamanan, pembatasan akses, pengawasan staf, serta tata kelola pemrosesan data pribadi yang bertanggung jawab. Asas vicarious liability dapat diterapkan secara terbatas apabila kebocoran data dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, menggunakan akses atau fasilitas kantor, serta berhubungan dengan kelalaian pengawasan atau kegagalan pengendalian oleh notaris. Namun, notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab secara otomatis apabila staf bertindak untuk kepentingan pribadi di luar tugasnya dan notaris telah melaksanakan standar kehati-hatian yang semestinya. Penelitian ini menawarkan konstruksi fault-based proportional liability, yaitu pembebanan tanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan, hubungan sebab akibat, kelalaian pengawasan, dan ruang lingkup kontrol notaris. Konstruksi tersebut memberikan keseimbangan antara pelindungan hak privasi klien, kepastian hukum bagi notaris, dan keadilan dalam pembebanan pertanggungjawaban.