Artikel ini mengulas cara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas menjalankan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta seberapa jauh pemungutan tersebut membuahkan penerimaan nyata sepanjang 2021 sampai 2025. Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif campuran: sisi kualitatif digali dari wawancara bersama petugas BPHTB dan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan sisi kuantitatif bersumber dari catatan target dan realisasi milik Bapenda sendiri. Alur pemungutan dicocokkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024, sementara capaian penerimaan tiap tahun dinilai memakai rasio efektivitas ala Halim lalu ditafsirkan lewat lima tingkatan dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Alur pelayanan internal Bapenda pada dasarnya mengikuti garis besar yang digariskan Perbup tersebut, kendati ada sejumlah penyesuaian teknis di lapangan. Kinerja penerimaan menampilkan dua wajah berbeda: rentang 2021 hingga 2023 justru melampaui target dan masuk kelompok sangat efektif, sedangkan 2024 dan 2025 anjlok jauh dan jatuh ke kelompok tidak efektif. Pembalikan arah ini terutama dipicu perubahan kebijakan-batas nilai perolehan tidak kena pajak naik dari enam puluh menjadi delapan puluh juta rupiah begitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat-daerah berlaku-diperparah target yang melampaui potensi riil, gangguan server, wajib pajak yang belum sanggup membayar, notaris yang lambat melapor, dan sebagian wajib pajak yang kurang terbuka. Rata-rata sepanjang lima tahun, efektivitas bertengger di angka 89,56 persen, tergolong cukup efektif meski tren terakhir menurun.

Kata Kunci: BPHTB, sistem pemungutan pajak, efektivitas penerimaan, pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah.