Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perhitungan dan tata cara pemungutan Pajak MBLB pada Bapenda Kabupaten Kapuas serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak MBLB dilakukan berdasarkan nilai jual dari hasil pengambilan mineral atau batuan yang diperoleh dari perkalian volume dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah daerah, kemudian dikenakan tarif pajak sebesar 15% untuk mineral bukan logam dan 5% untuk batuan, ditambah Opsen 25% yang berlaku sejak tahun 2025. Tata cara dari pemungutan Pajak MBLB telah dilaksanakan menggunakan sistem self assessment, yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, serta pengawasan, dan didukung sistem elektronik (e-SPTPD). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang lokasinya tersebar, serta masih adanya kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin resmi. Sebab itulah, diperlukan adanya peningkatan pengawasan lapangan, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak MBLB dan kontribusi terhadap PAD.