Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada bertambahnya volume sampah, sehingga memunculkan fenomena Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di berbagai titik wilayah kota. Keberadaan TPS liar tersebut menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas estetika kota, yang sekaligus mencerminkan belum optimalnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah serta tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap keberadaan TPS liar dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin secara normatif memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai TPS liar menyebabkan penanganannya belum efektif dan cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan fasilitas, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemerintah Daerah, TPS Liar,