Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 serta mekanisme administratif dalam penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan melalui sistem inti administrasi perpajakan pada PT Anugerah Unggul Abadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis, dengan mengumpulkan data empiris melalui wawancara semiterstruktur, observasi operasional sistem perpajakan, dan studi dokumentasi legal korporasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun entitas telah secara empiris memenuhi prasyarat subjektif dan objektif dibuktikan dengan akta pembubaran notarial, laporan keuangan nihil, dan penyelesaian pelaporan pajak akhir, permohonan pada sistem digital mengalami kegagalan. Mekanisme validasi silang otomatis di dalam sistem menolak pengajuan tersebut karena status pembubaran belum divalidasi dan disahkan pada sistem administrasi badan hukum daring milik kementerian hukum. Kesimpulannya, efektivitas sistem perpajakan digital mutlak bergantung pada sinkronisasi lintas kementerian, sehingga pelaku usaha wajib memastikan pengesahan hukum perdata terselesaikan sebelum memutus kewajiban perpajakan.