Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas belanja honorarium guru dan tenaga kependidikan di SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang mengombinasikan wawancara terstruktur dengan bendahara sekolah, observasi, serta dokumentasi berupa bukti potong, kode billing, dan daftar penerima honorarium kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan In-House Training (IHT). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dipadukan dengan penghitungan ulang kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan administratif terkait batas waktu penyetoran dan pelaporan telah dipenuhi, kepatuhan substantif belum tercapai secara optimal. Sekolah menerapkan penghitungan pajak secara kolektif dengan tarif seragam 5% tanpa memperhatikan status kepegawaian maupun golongan PNS. Praktik tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar PPh Pasal 21 sebesar Rp80.000 pada kegiatan PSB dan Rp50.000 pada kegiatan IHT jika dibandingkan dengan ketentuan penghitungan individual berdasarkan PP No. 80 Tahun 2010. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan bimbingan teknis dan pengawasan dari otoritas perpajakan serta dinas pendidikan terhadap bendahara sekolah untuk memastikan pemotongan berbasis individual yang akurat, sehingga meminimalkan risiko ketidakpatuhan dan mencegah potensi kerugian penerimaan negara pada instansi pendidikan.