Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Samsat Banjarmasin II serta menganalisis besarnya kontribusi Opsen PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin pada tahun 2025, yaitu tahun pertama penerapan kebijakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung analisis kontribusi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, dan PAD Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan Opsen PKB telah terintegrasi dengan pembayaran PKB melalui mekanisme split payment sejak Januari 2025 tanpa menambah beban wajib pajak maupun mengubah prosedur pelayanan. Realisasi penerimaan Opsen PKB tahun 2025 mencapai Rp100.107.032.900 atau 105,21% dari target, dan berkontribusi sebesar 13,87% terhadap PAD Kota Banjarmasin yang termasuk kategori “kurang” menurut kriteria Tim Litbang Depdagri dan FISIPOL UGM (1991). Meskipun demikian, gabungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB berkontribusi sebesar 29,26% terhadap total Pajak Daerah, menunjukkan peran yang cukup signifikan pada tahun pertama penerapannya. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penerimaan Opsen PKB melalui intensifikasi penagihan piutang, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi berkelanjutan guna memperkuat kemandirian fiskal Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Pajak Daerah, Split Payment