ABSTRAK

Muhammad Sairin, 2420419310020, 2026. Analisis Perilaku Penangkapan Ikan

Ilegal di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dibawah

bimbingan bapak Tomi Oktaviannor.

Praktik penangkapan ikan ilegal di Kecamatan Paminggir menunjukkan

adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

serta mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan dalam

mendorong kepatuhan masyarakat. Pendekatan kualitatif eksplanatif digunakan

melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan 13

informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan

model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyetruman ikan tetap

berlangsung karena pelanggaran dipersepsikan lebih menguntungkan dibandingkan

kepatuhan. Pertimbangan ekonomi, rendahnya risiko tertangkap, normalisasi sosial,

serta keyakinan pelaku terhadap kemampuan menghindari sanksi membentuk

rasionalitas pelanggaran yang terus direproduksi. Implementasi Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2018 belum mampu membangun kepatuhan karena komunikasi

kebijakan tidak menjangkau seluruh masyarakat perairan, keterbatasan sumber

daya menghambat pengawasan, penegakan hukum cenderung persuasif dan tidak

konsisten, serta koordinasi antaraktor belum didukung sistem pengawasan yang

berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pengabaian kebijakan yang

mengubah larangan formal menjadi norma yang dapat dinegosiasikan. Praktik

illegal fishing tidak lagi sekadar merepresentasikan pelanggaran hukum individual,

tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis yang

mengancam keberlanjutan sumber daya perairan di Kecamatan Paminggir.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan pengawasan

pada wilayah rawan, peningkatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat perairan,

serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan kepatuhan

masyarakat dan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

Kata kunci: implementasi kebijakan, illegal fishing, perilaku pelanggaran,

kepatuhan hukum, Perda Nomor 9 Tahun 2018, Kecamatan Paminggir.