AKTA NOTARIS TENTANG KESEPAKATAN PERDAMAIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

Oleh: Yuda Irwan Setya¹, Rahmida Erliyani²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Kewenangan Notaris, Kekuatan Hukum, Kekuatan Eksekutorial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian ditinjau dari hukum penyelesaian sengketa, serta mengkaji kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum.

Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian bersifat atributif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana notaris berfungsi sebagai fasilitator yang memberi bentuk hukum terhadap kesepakatan damai para pihak, bukan sebagai pemutus perkara. Kewenangan ini bersifat komplementer terhadap lembaga peradilan dan hanya berlaku dalam lingkup hukum perdata privat. Hasil penelitian rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda, tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Pelaksanaan isi akta bergantung pada itikad baik para pihak, dan bila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya tetap harus ditempuh melalui jalur pengadilan.