Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji implementasi pemungutan PBB-P2 oleh BPKPAD Kota Banjarmasin, peran BPKPAD dalam optimalisasi realisasi penerimaan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan. kajian ini menerapkan teknik deskriptif kuantitatif untuk mengukur rasio efektivitas maupun kontribusi PBB-P2 pada total penerimaan pajak daerah. Temuan di lapangan mengindikasikan implementasi pemungutan PBB-P2 berjalan efektif dengan capaian tingkat efektifitas pada kategori “Sangat Efektif”, namun realisasi penerimaannya mengalami sedikit penurunan dan cenderung stagnan. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap total pajak daerah berada pada ketegori “Sangat Kurang”, yang artinya meskipun secara efektivitas sudah sangat baik, kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah belum optimal, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar bisa meningkatkan angka penerimaannya. BPKPAD telah menjalankan peran manajeman (POAC: Planning, Organizing, Actuating, Controlling) secara sistematis dalam mendukung administrasi perpajakan. Namun, kontribusi PBB-P2 terhadap total pajak daerah masih perlu dioptimalkan karena saat ini masih berada pada kategori “Sangat Kurang”. Kendala utama meliputi terbatasnya pertumbuhan basis objek pajak, distribsi SPPT dan validasi akurasi data wajib pajak yang masih belum maksimal, serta minimnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Upaya yang direkomendasikan mencakup penagihan aktif, intensifikasi pendataan objek pajak baru, penguatan koordinasi distribusi SPPT, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.