Penelitian berjudul Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja pada Era Digitalisasi Ketenagakerjaan di Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis urgensi asas keseimbangan sebagai prinsip dalam perjanjian kerja serta kedudukannya sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan. Penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dalam memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian, serta kegunaan praktis sebagai rujukan bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan menjadi prinsip yang urgen dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi karena hubungan kerja digital memperkuat ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Penggunaan kontrak baku elektronik, sistem algoritmik, dan fleksibilitas kerja berbasis platform berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual apabila tidak dibatasi oleh prinsip keseimbangan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai pembatas kebebasan berkontrak dan sebagai instrumen korektif terhadap dominasi sepihak dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kerja digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedudukan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja memiliki fungsi strategis sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja. Asas ini menjadi landasan penafsiran, pengendalian isi kontrak, dan evaluasi kewajaran klausul yang berpotensi merugikan pekerja. Dengan demikian, asas keseimbangan merupakan prasyarat normatif untuk memastikan bahwa digitalisasi ketenagakerjaan tetap sejalan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat pekerja di Indonesia.