Penelitian ini berjudul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum serta batas kewenangan tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berguna untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai hubungan kewenangan legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah serta memperkuat konstruksi normatif fungsi pengawasan DPRD. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD dalam pengawasan penetapan upah minimum merupakan kewenangan atributif yang bersumber dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. DPRD berwenang mengawasi kebijakan kepala daerah melalui fungsi pengawasan yang meliputi pengujian legalitas, kesesuaian prosedur, akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi prinsip checks and balances dalam kerangka otonomi daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa batas kewenangan DPRD terletak pada larangan melakukan intervensi terhadap substansi besaran upah minimum yang menjadi kewenangan atribusi kepala daerah. DPRD tidak berwenang menetapkan, mengubah, atau membatalkan kebijakan tersebut secara langsung, melainkan hanya dapat menggunakan instrumen pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD mencerminkan pembagian kekuasaan yang seimbang dalam sistem negara hukum dan otonomi daerah