Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Adaptasi Lagu, Pertanggungjawaban Hukum

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dirancang atas asumsi bahwa pemanfaatan ciptaan dilakukan langsung oleh subjek hukum yang dapat diidentifikasi, asumsi yang goyah ketika lagu diadaptasi melalui sistem kecerdasan buatan yang bekerja otomatis dan instan. Kondisi ini tercermin dalam tiga pola praktik di platform digital, yaitu adaptasi yang keliru dianggap berizin karena sekadar didaftarkan melalui distributor digital seperti DistroKid (akun musicokaay), adaptasi tanpa upaya memperoleh izin (akun Svara Jam Lab, lunapark110, dan pi7umusik), serta potensi perubahan karakter emosional lagu secara ekstrem yang belum memiliki tolak ukur pelanggaran hak moral dalam UUHC.

Penelitian ini menjawab dua isu hukum: bagaimana UUHC mengatur praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban beserta bentuk pemulihannya, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditopang Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab, dan Economic Analysis of Law.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC belum mengatur secara khusus adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, baik dari sisi hak ekonomi, hak moral, maupun mekanisme lisensi, sehingga menimbulkan kekaburan norma. Pertanggungjawaban bersifat kumulatif, dibebankan kepada pengguna berdasarkan prinsip liability based on fault dan kepada platform digital atas dasar kelalaian menindaklanjuti pelanggaran yang diketahuinya.

Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengaturan yang lebih jelas guna mengatasi kekaburan norma yang merugikan pencipta.