Peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny yang mengakibatkan korban jiwa menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban perdata pengelola sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan. Dalam konteks hukum perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah robohnya bangunan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pengelola, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pengelola terhadap korban atau keluarga korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perdata pengelola pondok pesantren atas robohnya bangunan serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa robohnya bangunan yang disebabkan oleh kelalaian dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pengelola pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab perdata secara tegas menjadi penting guna memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mendorong penerapan standar keselamatan bangunan yang lebih baik.