ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pengkajian perhitungan, metode pemungutan, proses pelaporan, dan manfaat penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) di UPPD Banjarmasin II. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari sumber sekunder di UPPD Banjarmasin II melalui teknik dokumentasi, yang mencakup data perhitungan PKB dan Opsen PKB, mekanisme pemungutan, proses pelaporan, serta realisasi penerimaan tahun 2025. Analisis data dibuat dengan mendeskripsikan data melalui tabel, perhitungan, dan penjelasan naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada dasar pengenaan pajak dan tarif yang berlaku. Sementara itu, Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari total PKB terutang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemungutan PKB dan Opsen PKB dilakukan secara bersamaan melalui layanan Samsat dengan menggunakan mekanisme pembayaran terpisah (split payment). Proses pelaporannya meliputi rekonsiliasi harian, rekapitulasi bulanan, penyusunan, penandatanganan, dan penyampaian laporan kepada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi penerimaan PKB serta Opsen PKB pada tahun 2025 menunjukkan fluktuasi; angka terendah tercatat pada bulan Mei sebesar Rp10,88 miliar dan angka tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp17,80 miliar. Penerapan Opsen PKB mempercepat likuiditas pendapatan daerah melalui sistem pembayaran terpisah, yang memungkinkan penyetoran langsung penerimaan Opsen PKB ke rekening kas umum daerah (RKUD) kabupaten/kota.