MUHAMAD SABERANSYAH, 2019. Analisis Faktor Implementasi Opersionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis Program Magister Ilmu Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Dibimbing oleh  Prof. Dr.Ir. H.M. Ruslan, M.S. dan Dr. Badaruddin Hamdie,S.Hut.M.P.

Kata kunci : KPH Hulu Sungai, Operasionalisasi KPH.

Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai salah satu kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan tingkat tapak di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai institusi pengelola hutan tingkat tapak maka KPH Hulu Sungai mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan operasionalisasi pada aspek perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan serta pengendalian dan pengawasan untuk terwujudnya kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi operasionalisasi KPH Hulu Sungai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengelola hutan tingkat tapak dan memberikan rumusan alternatif kegiatan operasionalisasi KPH Hulu Sungai yang ideal menuju KPH yang mandiri dan profesional.

Berdasarkan hasil studi bahwa faktor dominan yang mempengaruhi implementasi  operasionalisasi KPH Hulu Sungai adalah kompetensi sumberdaya manusia (SDM) yang masih rendah, keterbatasandata potensi dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola, perencanaan/tata hutan yang belum bisa menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, banyaknya konflik kehutanan, pemanfaatan hasil hutan yang belum optimal, masih adanya praktek illegal logging dan gangguan hutan lahan lainnya. Upaya menyikapi faktor tersebut dilakukan metode analisis SWOT dengan hasil implementasi operasionalisasi KPH Hulu Sungai berada pada Kuadran I (SO) strategi fokus yang bisa diterapkan dalam kondisi KPH Hulu Sungai adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) dengan (1) Mengoptimalkan dukungan kebijakan dan komitmen semua stakeholder untuk menunjang operasionalisasi KPH Hulu Sungai, (2) Mengoptimalkan dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu yang cukup besar, (3) Mengoptimalkan potensi pemanfaatan kawasan hutan yang cukup luas dengan melibatkan dukungan semua stakeholder dan (4) Mengoptimalkan potensi luasan kawasan hutan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.Alternatif rumusan formulasi kegiatan operasionalisasi KPH Hulu Sungai disajikan dengan metode pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) hasil analisis bahwa proiritas utama pada level kriteria adalah pengelolaan hutan dengan skor 0,381 dan pada level indikator yang harus menjadi prioritas utama pada KPH Hulu Sungai adalah adalah peningkatan akses kelola masyarakat (0,249).