ABSTRAK Alya Zanina, D1B114232, 2019. Gender dan Politik Studi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin. Dibawah bimbingan Andi Tenri Sompa sebagai Pembimbing I dan Gazali Rahman sebagai Pembimbing II.  Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab di lingkungan SKPD dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Kota Banjarmasin dan menjelaskan perencanaan dalam pengelolaan anggaran di SKPD yang responsif gender dengan Teori Implementasi Kebijakan dari Geogre C. Yang terdiri, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, selain itu ada komponen lain yaitu Gender dengan memakai Teori Equilibrium dengan penekanan pada keseimbangan konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan masalah kontekstual dan situasional.    Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi, adapun data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan Teori Edward III tentang Implementasi Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan aturan, walaupun dari segi fasilitas dan kejelasan implementasi dirasa kurang karena hanya memperhatikan penggunaan peraturan secara umum bukan dalam tingkat internal SKPD nya masing-masing. Penggunaan SOP hanya mengacu pada aturan-aturan Walikota dan tidak mengacu pada aturan khusus. Teori Equilibrium juga memberikan hasil bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam pemerintahan serta pembagian peran dirumah sesuai dengan komitmen masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Penggunaan Kebijakan dalam Politik dinilai mampu merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan dengan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk bisa mengintegrasikan secara internal kepada para pegawainya, serta menganggarkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing gender.
 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gender, Kebijakan Politik