DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA
PENGARANG:SUCI PURNAMA
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2020-03-19


Suci Purnama, D1B115039, 2020 “Pengawasan Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan mekarsari Kabupaten Barito Kuala”. di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr.H. Budi Suryadi,S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP, M.Si selaku pembimbing II.

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan salah satunya adalah membuat kebijakan megenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai sejak tahun 2007. Dengan harapan dapat membantu rumah tangga miskin (RTM) dalam mengakses kesehatan dan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap penyaluran dana bantuan serta faktor penentu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah UPPKH Kabupaten Barito Kuala, Pendamping PKH Kecamatan Mekarsari dan peserta penerima bantuan PKH. Sumber data yang yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan data primer meliputi dokumen dan arsip PKH. Metode analisis data berupa reduksi data, sajian data/penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala banyak mengalami kendala dan masih kurang pengawasan. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial maupun UPPKH yang hanya berfokus kepada peserta PKH menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan pendamping PKH terhadap peserta PKH. Pendataan faktor penentu peserta penerima PKH belum menyeluruh dan masih banyak terdapat peserta PKH yang tidak layak mendapatkan PKH namun terdaftar sebagai penerima PKH maupun sebaliknya.

 

Disarankan agar Dinas Sosial perlu melakukan pengawasan yang lebih baik sehigga memaksimalkan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH terhadap peserta PKH. Jangan hanya mengawasi peserta PKH tetapi juga pendamping PKH, agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI