Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Jilid 2

9 1 50 Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Jilid 2 Biro Hukum Sekjen Kementerian Dalam Negeri Primary Author mixed material Jakarta Biro Hukum Sekjen Kementerian Dalam Negeri 2012 Lembaran Daerah Dan Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TH. 2011 - 2010 Buku II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Primary Author mixed material Yogyakarta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 Menggagas perubahan UU tipikor kajian akademik dan draf usulan perubahan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Primary Author mixed material Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 Informasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Biro Hukum Dan Humas BPN Primary Author mixed material Jakarta Biro Hukum Dan Humas BPN 1996 Undang-undang hukum acara pidana dan proses pembahasannya Biro Hukum Primary Author mixed material Jakarta Departemen Penerangan 1981 Pearturan daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Primary Author mixed material 0 Palangkaraya : Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2009 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Buku I Biro Hukum Sekretariat Daerah Primary Author mixed material Yogyakarta : Liberty Biro Hukum Sekretariat Daerah 2013 Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara : Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, Ed.VIII Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B Primary Author mixed material 20893612 Jakarta Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B 2018 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Informasi : Perturan Perundang-Undangan Pertanahan Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional Primary Author mixed material 0 Jakarta : Biro Hukum [AMP] Humas Badan Pertanahan Nasional 1996