ABSTRAK

Tazla Septina Audia Putri (1910411220009), 2023: “Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin”. Di bawah bimbingan Sugeng Karyadi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin merupakan unit daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan organisasi kemasyarakatan penting dilaksanakan agar terciptanya organisasi kemasyarakatan yang partisipatif dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin sudah cukup baik namun tidak optimal dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan diukur melalui tiga model pengawasan yaitu, (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan pada saat kegiatan berlangsung, dan (3) pengawasan umpan balik yang ketiganya tidak dilaksanakan secara merata. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan yakni kurangnya kuantitas SDM pelaksana pengawasan yaitu Tim Terpadu Pengawasan yang berbanding jauh dengan jumlah organisasi kemasyarakatan, sifat organisasi kemasyarakatan yang tertutup sehingga memerlukan pendekatan khusus dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan eksternal. Saran yang bisa diberikan oleh peneliti antara lain: (1) Perlu adanya regulasi yang dapat mendasari setiap organisasi kemasyarakatan diharuskan untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan pengawasan dengan efektif melalui data organisasi yang telah terdaftar. (SKT); (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pergerakan organisasi kemasyarakatan.

Kata Kunci: Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan.

ABSTRACT

Tazla Septina Audia Putri (1910411220009), 2023: “Supervision of Civil Society Organizations by the Unity of Nations and Politics of Banjarmasin City”. Under the Guidance of Sugeng Karyadi. The Unity of Nations and Politics is a regional unit that has a duty to carry out supervision of community organizations.

The supervision of civil society organizations is important in order to create community organizations that participate in development to achieve the goal of the Unity State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. The research method used is qualitative research with descriptive research type. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. The results of this study show that the Supervision of civil society organizations by the Unity of Nations and Politics of Banjarmasin City is quite good but not optimal, judging from the implementation of supervision carried out through internal supervision mechanisms and external supervision set up in PERMENDAGRI No. 56 of 2017 on the Supervision of civil society organizations in the Environment of the Ministry of Home Affairs and Local Government and measured through three models of supervision: (1) preliminary supervision, (2) supervision at the time of activities, and (3) feedback supervision that are not carried out evenly. The factors that hinder the implementation of civil society organizations' supervision are the lack of quantity of supervision human resources, namely the Terpadu Supervision Team, which is far compared to the number of civil society organizations, The nature of closed civil society organizations requires a special approach and low public participation in external surveillance. Suggestions that can be given by researchers include: (1) There is a need for regulations that can understand each civil society organizations are required to have a Tax Registration so that the Unity of Nations and Politics of Banjarmasin City can carry out effective supervision through registered organizational data; (2) The Unity of Nations and Politics of Banjarmasin City needs to provide understanding through socialization to the community that the community has a role in supervising the movement of civil society organizations.

Keywords: Supervision, civil society organizations