DIGITAL LIBRARY



JUDUL:IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA UPT PELAYANAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
PENGARANG:MIRANDA WIDYA SEPTI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2023-07-17


Miranda Widya Septi, NIM 1910411220048 (2023), Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada UPT Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara. Dibawah bimbingan Trisylvana Azwari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada UPT Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam memberikan pelayanan, pada dasarnya pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya prinsip- prinsip good governance harus didukung oleh komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Adapun informan penelitian berjumlah 8 orang dengan menggunakan sumber data penelitian berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan proses analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada UPT Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara berdasarkan teori dari Sedarmayanti dari hasil penelitian sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti petugas UPT yang berusaha bertanggung jawab dengan melakukan tugasnya sesuai SOP, berusaha untuk transparan dengan selalu menginformasikan kepada masyarakat jika ada kendala yang muncul, menampung aspirasi dan saran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan, dan sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa melanggar peraturan. Namun pada praktiknya, tentu saja ada kendala-kendala yang muncul. Seperti kendala jaringan internet yang menghambat proses pelayanan via digital, kurangnya informasi seputar kepengurusan berkas bagi masyarakat, serta kendala yang berasal dari pusat berupa kurangnya stok untuk blangko KTP-el dan server pusat yang sering down.

Saran untuk penelitian ini adalah UPT Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara agar dapat menambah jumlah staf terutama yang bertugas melayani masyarakat secara langsung, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, menambah sarana dan prasarana yang masih dianggap kurang memadai seperti kursi tunggu maupun jaringan internet yang dapat mendukung, serta dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat jika ada program-program baru yang nantinya diterapkan oleh UPT sehingga masyarakat tidak terus-menerus kebingungan dan memperlambat pelaksanaan pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi, Good Governance

 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI