Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antar perusahaan jasa konsultansi konstruksi dengan pemerintah daerah atas pembangunan konstruksi pemerintahan daerah dan bentuk tanggung jawab pemerintah atas kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat tidak dibayarnya sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Menggunaakan tipe penelitian hukum berupa penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian–pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peritiwa hukum, dan hubungan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Terdapatnya hubungan hukum antara Penyedia Jasa (Pemerintah) dan Pengguna Jasa yang lahir dari perikatan melalui Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kedua, 2.          Bahwa dalam hal terdapat cidera janji atau wanprestasi dalam suatu hubungan Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh salah satu pihak, para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa konstruksi dengan metode-metode alternatif penyelesaian sengketa atau menyelesaikannya melalui Dewan Sengekta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Konsultansi Konstruksi, Konstruksi