PenelitianinibertujuanuntukmengetahuiimplementasiSistemPengendalianInternPemerintahan(SPIP)dalamrangkapengawasandanpemeriksaan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 diSekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yang dilaksanakandan kendala yang terjadi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatifdenganwawancarayangdilakukankepada6(enam)oranginforman.HasilpenelitianmenunjukkanbahwaSekretariatKPUkotaBanjarmasintelahmenerapkan SPIP dan secara umum telah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor :60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan SekretariatJenderal KPU, sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota,namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala ini terjadi padaempatunsurdari5(lima)unsurSPIP.Haliniyangmenyebabkantingkatmaturitas SPIP masih berada pada level 2 atau level berkembang. Kendala dalampenerapanSPIPadalahregulasiaturanyangacapkalimengalamiperubahandalam waktu yang berdekatan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belumsesuai dengan kebutuhan organisasi, jumlah dan komposisi SDM belum sesuaidengan kebutuhan dan beban kerja organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnyakepatuhan, belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi serta terdapatkegiatan yangbelumdidukung denganStandarOperasionalProsedur (SOP).SaranpenelitiagarSekretariatKPUKotaBanjarmasindalammenerapkanpemahaman SPIP agar melakukan program pengembangan SDM melalui diklatsubstantif dan pelatihan di lingkungan sekretariat KPU Kota Banjarmasin secaraberkelanjutan, memaksimalkan anggaran, membangun komunikasi yang efektif,danmembangun komitmen organisasi.

KataKunci:Implementasi,SPIP,Pengawasan,Pemeriksaan,Pemilu,danSekretariatKPU