ABSTRAK

Muhammad Rizqi. 2023. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permukiman Kumuh di Kota Banjarmasin. Pembimbing Samahuddin Muharram.

Penataan kawasan kumuh yang selama ini dilakukan pada kawasan tepian sungai di Kelurahan Sungai Jingah dirasa masih belum optimal karena faktanya wajah kawasan belum bisa memberikan keindahan dan penghijauan yang tertata, serta belum mengakomodir kebutuhan akan perilaku dan aktivitas masyarakat tepian sungai. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah Kota Banjarmasin untuk tepian sungai selama ini serta hambatan pada tepian Sungai Jingah yang masih terlihat kumuh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tempat penelitian dilakukan di Kelurahan Sungai Jingah dan DPRKP Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Banjarmasin selama ini memiliki landasan yang kuat berdasarkan SK Wali Kota Banjarmasin yang dimulai dari penetapan lokasi permukiman kumuh, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Adapun yang dilakukan Pemkot adalah rembug warga, sosialisasi, penyampaian informasi dari rumah ke rumah, perbaikan sarana prasarana, perbaikan rumah warga, ganti rugi lahan dan bangunan, serta relokasi. Hambatan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi permukiman kumuh di Kota Banjarmasin adalah anggaran yang dialokasikan masih terbatas dalam penanganan permukimah kumuh yang cukup luas, komunikasi dan informasi ke masyarakat yang kadang simpang siur, serta pengetahuan masyarakat permukiman kumuh yang masih rendah dan pegawai dari DPRKP yang terbatas. Kata

Kunci: Implementasi Kebijakan, Sosialisasi, Sarana Prasarana, Ganti Rugi Rumah dan Bangunan, Relokasi, Komunikasi, Interaks