ABSTRAK

NORHIKMAH, 2120419320017, 2023.  Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Studi pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru. Dibawah bimbingan Muslih Amberi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru dan apa saja faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teori George C. Edwards III yang mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan kunci adalah pejabat dan tim pengelola BLUD puskesmas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tiga tahapan yang saling berkaitan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru belum optimal. Ada beberapa faktor yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Faktor yang belum optimal yaitu faktor komunikasi dengan indikator transmisi khususnya transmisi yang berasal dari luar dan indikator kejelasan, faktor sumber daya dengan indikator staf, faktor disposisi dengan indikator pengangkatan birokrat karena tidak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta faktor struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi. Sedangkan faktor yang sudah optimal yaitu faktor komunikasi dengan indikator konsistensi, faktor sumber daya dengan indikator informasi, wewenang dan fasilitas, faktor disposisi dengan indikator insentif, serta faktor struktur birokrasi dengan indikator SOP. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu jumlah staf tidak memadai, belum ada juknis yang resmi, biaya pemeliharaan yang mahal, kebijakan (Perwali) tentang tarif pelayanan yang tidak sesuai serta adanya kebijakan (SK Wali Kota Banjarbaru) tentang pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru.

Jumlah staf tenaga medis, tenaga administrasi dan akuntansi perlu ditambah, diadakan bimtek bagi pengelola BLUD puskesmas. Agar disusun panduan atau juknis PPK-BLUD dalam bentuk modul demi kemudahan dan kelancaran implementasi PPK-BLUD puskesmas. Perlu dukungan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Segera dilakukan revisi Kebijakan (Perwali) tentang tarif pelayanan kesehatan serta Kebijakan (SK Wali Kota Banjarbaru) tentang pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarbaru dikaji ulang kembali

Kata Kunci: Implementasi, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan   Umum  Daerah, Puskesmas.