Muhammad Oemar Said, 1910413210049, 2023 “Moral Ekonomi Warga Permukiman Kumuh Di Banjarmasin (Studi Pada Permukiman Kumuh Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara)” dibimbing oleh Ibu Sandra Bhakti Mafriana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk bertanggung jawab melindungi masyarakat memiliki rumah yang layak. Dari sini muncullah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Wali kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Keputusan No 215 Tahun 2022 tentang penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kelurahan Alalak Selatan terpilih sebagai wilayah percontohan dalam pembangunan program KOTAKU untuk daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Moral Ekonomi Warga Permukiman Kumuh di Banjarmasin dan sejauh mana program KOTAKU di Banjarmasin dalam mengetahui permasalahan warga permukiman kumuh dalam upaya menjadikan permukiman yang layak huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Moral Ekonomi dari buku James C. Scoot. Teori ini terdiri dari dahulukan selamat: ekonomi subsistensi, sosiologi etika subsistensi, distribusi risiko dalam masyarakat petani, dan Subsistensi sebagai tuntutan moral. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan teori Community Profiling dari Hawtin and percy-Smith (2007) sebagai sarana menjelaskan kondisi lingkungan sekitar penelitian

Hasil penelitian menjelaskan pada sektor lingkungan, sosial dan ekonomi wilayah Alalak Selatan memiliki banyak warung makan, kios klontong, pasar, pengrajin tanggui dan pabrik kayu (bansau). Namun, mayoritas warga Alalak Selatan hanya bekerja sebagai buruh lepas harian dan ibu rumah tangga. Pada sisi moral ekonomi, tuntutan kebutuhan rumah tangga dan pribadi jauh lebih besar dari penghasilan yang ada, ini mengakibatkan hilangnya berbagai aset yang dimiliki. Permasalahan ekonomi muncul dari tidak adanya skill, pendidikan rendah, tidak berani mengambil risiko, dan tidak bisa membaca peluang kerja. Faktor ini menyebabkan ekonomi warga alalak selatan tidak bisa berkembang sehingga sektor ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya kawasan permukiman kumuh pada warga alalak selatan.

Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pengembangan kerja sama kepada Instansi/dinas atau pihak ketiga yang mampu untuk memajukan perekonomian warga Alalak Selatan atau permukiman kumuh secara umum. Agar hasil pembangunan dari Program KOTAKU tidak bertahan hanya 5-10 tahun saja.

Kata Kunci: Peraturan, Permukiman kumuh, KOTAKU, dan Ekonomi.