ABSTRAK

Ahmad Zaini, 1910413310034. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Dibawah Bimbingan Bapak Jamaluddin.

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa telah menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Alokasi dana desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintah desa. Adanya kebijakan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-program pembangunan desa untuk mensejahterkan masyarakat desa. Implementasi kebijakan alokasi dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar.

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data didapat dari informan yang dipilih tujuh orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait ADD belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari indikator komunikasi transmisi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengimplementasian kebijakan dapat dikatakan kurang baik karena pemahaman SDM yang kurang memadai. Sumber daya informasi juga belum bisa dikatakan dengan baik karena sumber informasi yang didapat tidak disalurkan dengan makasimal oleh Pemerintah Desa. Sumber daya fasilitas dapat dikatakan sudah baik namun dalam tahap perawatan dan komitmen masih belum maksimal. Pada Indikator disposisi bisa dikatakan belum tercapai dengan maksimal. Standard operasional prosedur dalam pelaksanaan dikatakan belum terpenuhi karena sebagian belum memahami terkait tupoksi atau tugas yang diberikan. Fragmentasi atau pembagian Kerjasama dan tanggung jawab belum maksimal dikarenakan kurangnya Kerjasama dalam pengimplementasian kebijakannya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa