Jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mewakili pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tidak diberikan upah atau gaji secara langsung oleh negara, namun mendapatkan upah atas jasa yang diberikannya. Namun sering terjadi permasalahan hukum khususnya dalam konteks pelanggaran penetapan honorarium dibawah standar sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat di dalam jabatan Notaris tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang apakah Notaris yang menarik tarif honorarium di bawah standar dapat menyebabkan persaingan antar Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris; dan bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran besaran honorarium Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah pertama, adanya penetapkan tarif di bawah standar oleh notaris menyebabkan persaingan antar rekan notaris dan hal tersebut melanggar kode etik jabatan Notaris. Standar minimum honorarium notaris disepakati oleh perkumpulan di tingkat regional daerah atau wilayah masing-masing. Kedua, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris, Sehingga alangkah lebih baiknya penetapan mengenai honorarium Notaris diatur dalam Peraturan Organisasi Jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris.

Kata Kunci: Honorarium, Notaris, Persaingan Antar Notaris.