Muhammad Irvan, 1910413210027,2023 “Relasi Antar Aktor Good Governance Pada Tata Kelola Pembangunan Pintu Air Desa Panangian Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Perspektif Good Governance” dibawah bimbingan Ibu Siti Mauliana Hairini, S.IP, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi antar aktor good governance pada tata kelola pembangunan pintu air di desa Panangian oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perspektif good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas serta Aparatur Sipil Negara dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara khusunya dari Bidang Sumber Daya Air (SDA), Pihak Swasta serta Masyarakat Umum. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti menggunakan teori United Nation Development Programme (UNDP) yang memiliki sembilan prinsip yaitu prinsip partisipasi, berorientasi consensus, berkeadilan, daya tanggap, aturan hukum (rule of law), transparansi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terjalin relasi antar aktor good governance yaitu dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menerapkan sembilan prinsip yang dikemukakanoleh United Nation Development Programme (UNDP). Dari sembilan prinsip tersebut kesemuanya telah dilaksanakan penerapannya, namun pada prinsip aturan hukum (rule of law), transparansi, dan berkeadilan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal terkait dengan penerapannya di masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum serta adanya aplikasi mengenai pembangunan pintu air yang sebenarnya bisa diakses secara umum. Untuk itu masyarakat masih perlu dibina dan ditingkatkan lagi pengetahuannya misalnya melalui sosialisasi atau pemberitahuan mengenai aturan hukum yang digunakan serta mengenai akses informasi terkait pembangunan pintu air. Belum optimalnya penerapan prinsip berkeadilan berkaitan dengan kendala keterbatasan anggaran untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga pelaksanaan pembangunan pintu air dilakukan berdasarkan skala kebutuhan dan prioritas daerah.

Kata Kunci : Tata Kelola, Good Governance, Pintu Air