Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap knalpot racing di kota Banjarmasin dan mengetahui hambatan pelaksanaan penegakan hukum tentang knalpot racing di kota Banjarmasin. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Adapun manfaatnya guna menjadi acuan untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif terhadap kinerja dalam pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Lalu Lintas serta menjadi acuan untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif terhadap pengimplementasian oleh penyidik kepolisian dalam penertiban penggunaan knalpot racing.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris, dengan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Implementasi penegakan terhadap knalpot racing di Kota Banjarmasin mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni minimnya pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan terbatasnya sarana dan prasarana. Hambatan yang sering terjadi dalam proses penindakan tilang adalah penilangan secara online, baik secara internal oleh satuan Lalu Lintas dan faktor eksternal oleh masyarakat, yang mana antara keduanya sama-sama belum memenuhi memahami mengenai e-tilang dan adanya kendala bahwa tidak semua kalangan memiliki handphone berbasis android yang mumpuni.