Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT yang tanggung jawabnya seabagai penerima titipan dokumen milik klien guna pembuatan Akta menjadi cacat atau lalai atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan  Notaris/PPAT, serta menganalisis Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT atas terjadinya penyerahan Dokumen milik klien kepada pihak selain klien yang dilakukan oleh karyawannya tanpa sepengatahuan Notrais/PPAT. Menurut Hasil Penelitian bahwa Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Salah satunya dalam hal menjaga suatu barang titipan yang diberikan kepada Notaris/PPAT guna proses pembuatan akta. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi karyawan Notaris yang bersangkutan, dan kewajiban menjaga dokumen milik klien  tersebut berlaku sampai jabatan Notaris tersebut berakhir (pensiun). Namun daam hal ini karyawan Notaris/PPAT tidak menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya, karyawan Notaris tersebut melakukan penyerahan dokumen milik klien kepada pihak selain klien tanpa sepengetahuan Notaris/PPAT Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Meskipun dalam prakteknya bahwa karyawan dipercaya oleh Notaris/PPAT untuk membantu dalam hal penyimpanan dokumen milik klien Namun dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan nya tersebut, maka Notaris bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya tersebut sebagai pemberi kerja. Hal ini menunjukan perlunya perlindungan hokum terhadap Notaris/PPAT sangat merugikan bagi Notaris dan sangat berkaitan dengan nama baik profesinya sebagai Notaris dan rekan sejawatnya.