Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan pengambil kebijakan dan pembuat keputusan pada Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai. Praktik yang dianalisis dan digambarkan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai. Sedangkan strategi dirumuskan berhadasarkan hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi pegawai.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif untuk menggambarkan fenomena pengembangan kompetensi PNS secara lebih rinci. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai satuan kerja yang menjadi lokasi utama pelaksanaan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan para informan kunci dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, dan peraturan perundangan terkait pengembangan kompetensi pegawai. Sedangkan analisis data menggunakan Teknik analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Berdasarkan analisis tersebut dihasilkan berbagai pilihan dan alternatif strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengembangan kompetensi PNS.

Hasil penelitian menunjukkan pengembangan kompetensi PNS pada Pemerintah Kabupaten Balangan belum terkelola secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menjadi tahap atau siklus dalam pengembangan kompetensi pegawai. Oleh karena itu, pengambil kebijakan atau pembuat keputusan disarankan untuk menerapkan kombinasi berbagai pilihan dan alternatif strategi yang telah dirumuskan berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan kebijakan yang dapat ditempuh antara lain peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait, percepatan perumusan aturan operasional di daerah, pengkajian alternatif solusi untuk mengatasi ketergantungan terhadap lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi, peningkatan motivasi dan keikutsertaan pegawai pada bentuk pengembangan kompetensi yang menggunakan metode e-learning dan blended learning, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, dan peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait.